PROBOLINGGO – Hingga 31 Oktober 2025, realisasi anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Probolinggo tercatat 81,13 persen atau Rp11,624 miliar dari total pagu Rp14,328 miliar. Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Jumat (14/11) siang. RSUD dr Mohamad Saleh dan RSUD Ar Rozy juga hadir dalam hearing tersebut.
Kepala Dinkes PPKB, dr Intan, menjelaskan serapan belum maksimal karena Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik baru dapat direalisasikan pada triwulan kedua.
Keterlambatan ini terjadi lantaran juknis baru terbit pada April, sehingga banyak kegiatan baru dapat dilaksanakan setelahnya.
“Banyak kegiatan masih berproses karena menyesuaikan jadwal. Kami berharap serapan bisa mencapai 100 persen,” ujar dr Intan.
Faktor lain yang memengaruhi adalah perubahan sistem penatausahaan DAK nonfisik puskesmas. Tahun ini, dana langsung masuk ke rekening masing-masing puskesmas tanpa melalui RKD, sehingga membutuhkan adaptasi dari sisi administrasi keuangan.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinkes PPKB mencatat realisasi Rp11,624 miliar atau 81,13 persen dari target Rp14,328 miliar.
Sumber PAD berasal dari retribusi pelayanan kesehatan Labkeslingda, retribusi sewa bangunan, serta pendapatan BLUD puskesmas.
Untuk retribusi pelayanan kesehatan, dari target Rp70 juta hanya terealisasi Rp55,29 juta. Retribusi sewa bangunan justru nihil dari target Rp15 juta. Sementara pendapatan BLUD puskesmas mencapai Rp11,569 miliar, dari target Rp14,243 miliar.
Pendapatan BLUD per puskesmas di antaranya: Wonoasih Rp2,5 miliar (85,09 persen), Ketapang Rp2,3 miliar (87,95 persen), Kanigaran Rp2,55 miliar (79,63 persen), Sukabumi Rp1,19 miliar dari target Rp1,6 miliar, Kedopok Rp1,42 miliar dari target Rp2,05 miliar, serta Puskesmas Jati Rp1,69 miliar atau 73,55 persen.
Dalam RDP tersebut, dr Intan juga menyoroti beberapa program yang dinilai belum berjalan optimal. Aplikasi monitoring ibu hamil, yang penting untuk menekan angka kematian ibu, belum dimanfaatkan secara maksimal. Program cek kesehatan gratis juga baru dimanfaatkan sekitar 35 persen warga.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita turut dinilai belum optimal.
“Pak Wali Kota menekankan agar program ini diprioritaskan. Penentuan sasaran ada di korwil. Kami diminta segera koordinasi dengan tim MBG. Distribusi dilakukan lewat dapur MBG terdekat,” pungkasnya.
Penulis : Raphel
