PROBOLINGGO – Kejelasan operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT) Kota Probolinggo, menuai sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kota Probolinggo. Hingga awal Februari 2026, penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kota Probolinggo belum juga dikucurkan, meskipun jajaran direksi telah menyusun sejumlah rencana bisnis.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kota Probolinggo dan manajemen Perseroda BTT yang digelar di ruang Komisi II, Senin (2/2/2026) pagi. Agenda rapat difokuskan pada pembahasan rencana bisnis sekaligus skema penyertaan modal bagi Perseroda yang baru dibentuk tersebut.
Direktur Perseroda Bahari Tanjung Tembaga, Noviyadi, menjelaskan bahwa nilai penyertaan modal yang diusulkan mencapai Rp6,9 miliar lebih. Dari total tersebut, sekitar Rp4 miliar direncanakan untuk pengadaan armada truk.
“Penyertaan modal kami Rp6,9 miliar lebih. Sebesar Rp4 miliar dialokasikan untuk pengadaan truk, yakni dua unit baru dan dua unit bekas. Pengadaan unit bekas dipertimbangkan sebagai langkah efisiensi anggaran,” ujar Noviyadi.
Selain armada, sisa anggaran akan dialokasikan untuk peralatan kantor sebesar Rp250 juta, biaya operasional Rp280 juta, serta kas perusahaan sekitar Rp2 miliar. Untuk tahun pertama operasional, Perseroda BTT menargetkan fokus usaha pada jasa trucking dari dan menuju pelabuhan, penyediaan suplai air bersih bagi kapal yang direncanakan bekerja sama dengan Perumdam Bayuangga, serta penyediaan es batu untuk kapal-kapal nelayan.
Namun demikian, hingga kini Perseroda BTT masih dihadapkan pada persoalan mendasar. Kantor operasional belum tersedia, dan direksi masih melakukan survei sejumlah lokasi. Noviyadi menargetkan Perseroda dapat mulai beroperasi pada Maret 2026.
“Kami menargetkan operasional di bulan Maret 2026. Selama ini kami sudah melakukan perencanaan. Setelah kantor dan armada tersedia, kami pastikan Perseroda segera beroperasi dan menjadi motor penggerak PAD Pemkot Probolinggo,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin, secara tegas mempertanyakan konsistensi rencana bisnis Perseroda yang dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) sebelum Perda Penyertaan Modal disahkan.
Ia juga menyoroti efektivitas rencana pengadaan armada, terutama penggunaan unit bekas, yang dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar.
“Perencanaan pengadaan armada yang hanya empat unit dengan anggaran Rp4 miliar ini patut dipertanyakan, terlebih adanya penggunaan unit bekas. Dunia bisnis sangat bergantung pada kepercayaan. Jika armada yang disediakan tidak dianggap layak oleh pasar, maka akan sulit bagi Perseroda mendapatkan sambutan dari klien,” tegas Riyadlus.
Selain itu, Komisi II juga mendesak jajaran direksi Perseroda BTT agar segera merampungkan penataan sistem administrasi dan pelaporan, sebagai prasyarat penting sebelum penyertaan modal dikucurkan.
“Diharapkan penyertaan modal bisa segera ditransfer ke rekening Perseroda pada akhir pekan depan, agar operasional bisnis dapat dimulai sebelum Idul Fitri tahun ini,” pungkasnya.
Penulis : Raphel
