PROBOLINGGO – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 mulai memanas. DPRD Kota Probolinggo melalui Komisi III tak sekadar membahas, tetapi “menguliti” capaian kinerja pemerintah daerah—mengungkap sejumlah catatan krusial yang tak bisa lagi ditoleransi.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Muchlas Kurniawan, menghadirkan jajaran OPD strategis seperti Dinas PUPR, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, hingga DPMPTSP. Forum ini menjadi panggung awal untuk menguji sejauh mana program pembangunan benar-benar berjalan, bukan sekadar tertulis di atas kertas.
“Ini bukan sekadar formalitas. Kami dalami progres kegiatan 2025 secara detail. Banyak hal yang kami evaluasi sebelum masuk ke pansus,” tegas Muchlas.
Dari hasil pembahasan awal, Komisi III menemukan sejumlah titik lemah. Pengelolaan anggaran dinilai belum optimal, sementara sinkronisasi program dengan arah kebijakan pemerintah pusat hingga daerah masih belum solid.
“Ke depan harus ada perbaikan nyata. Jangan sampai program tidak selaras dengan visi besar pemerintah. Ini soal arah pembangunan,” tegasnya.
Sorotan tajam juga datang dari sektor infrastruktur. Kepala Dinas PUPR Rini Sayekti mengakui adanya proyek yang gagal tuntas. Dua pekerjaan bahkan harus diputus kontrak karena rekanan tidak mampu secara finansial—indikasi lemahnya seleksi dan pengawasan.
“Ini jadi pelajaran besar. Ke depan, rekanan harus benar-benar bonafide. Jangan sampai kejadian serupa terulang,” ujarnya.
Meski pendapatan sektor PUPR hampir menyentuh 98 persen, realisasi belanja tertahan di angka 90 persen. Angka itu menjadi sinyal bahwa eksekusi program belum sepenuhnya maksimal.
Tak hanya itu, persoalan klasik kembali mencuat: minimnya anggaran pemeliharaan infrastruktur. Bahkan, pada triwulan pertama 2026, anggaran tersebut nyaris habis.
“Padahal pemeliharaan itu vital, apalagi untuk mendukung konsep Kota Bersolek. Kalau ini tidak diperhatikan, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” kata Rini.
Di sisi lain, sektor investasi justru menunjukkan performa kontras. Kepala DPMPTSP Diah Sajekti Widowati Sigit mengungkapkan, total investasi sepanjang 2025 menembus Rp1,128 triliun dengan 153 investor—melampaui ekspektasi.
Realisasi penanaman modal asing (PMA) bahkan mencapai Rp88,8 miliar dari target Rp31 miliar. Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga melampaui target hingga sekitar Rp240 miliar.
“Ini menunjukkan iklim investasi kita masih sangat kompetitif,” jelasnya.
Namun, di balik capaian tersebut, realisasi belanja DPMPTSP masih berada di angka 89,53 persen. Sejumlah faktor seperti kekosongan jabatan, mutasi pegawai, hingga efisiensi operasional disebut menjadi penyebabnya.
Sementara itu, Pj Sekda Rey Suwigtyo menegaskan bahwa LKPJ telah disampaikan tepat waktu sesuai regulasi. Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di tingkat komisi sebelum masuk tahap lanjutan di DPRD.
“Semua sudah sesuai aturan. Tinggal pembahasan lebih lanjut,” ujarnya singkat.
Pembahasan LKPJ ini menjadi penentu arah evaluasi kinerja pemerintah daerah. DPRD memastikan, catatan yang muncul bukan sekadar dokumentasi, tetapi harus menjadi dasar perbaikan nyata.
Pesannya jelas: capaian tinggi harus dipertahankan, sementara kelemahan—terutama proyek gagal, anggaran tak terserap maksimal, dan lemahnya koordinasi—tidak boleh lagi terulang di tahun berikutnya.
Penulis : Raphel
