PROBOLINGGO, – Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Saiful Iman, menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap dampak sosial sebelum proyek drainase di Jalan Cokroaminoto dimulai. Ia menilai, Pemkot Probolinggo perlu menyiapkan anggaran khusus untuk membantu biaya pembongkaran warung milik warga yang selama ini berjualan di lokasi tersebut.
“Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan pengalaman, jika ada relokasi tempat usaha tanpa uang pengganti, biasanya menimbulkan polemik. Dengan adanya anggaran tersebut, setidaknya dapat meringankan beban pemilik warung,” ujar Saiful.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III, Senin (2/3/2026) pagi, untuk membahas program infrastruktur sekaligus peluncuran tender proyek tahun anggaran 2026.
Dalam forum yang dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) serta Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Pemerintah Kota Probolinggo, Komisi III juga meminta agar peluncuran proyek dilakukan sejak awal tahun. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan pekerjaan tidak molor dan target serapan anggaran dapat optimal.
Kepala Dinas PUPR-PKP, Setyorini Sayekti, memaparkan sejumlah proyek yang akan dikerjakan Pemkot Probolinggo pada 2026.
Di bidang Cipta Karya, di antaranya pembangunan Gedung DPRD Kota Probolinggo dengan pagu Rp2,895 miliar, rehabilitasi lanjutan rumah dinas Wakil Wali Kota Rp1,417 miliar, rehabilitasi pujasera Alun-alun Rp1,860 miliar, serta pengurukan lahan Sekolah Rakyat Kota Probolinggo Rp2,610 miliar.
Sementara di bidang Bina Marga, terdapat pelebaran Jalan Kerinci Rp2,287 miliar dan Jalan Citarum Rp1,646 miliar.
“Selain itu, ada pembangunan sistem drainase perkotaan di Jalan Cokroaminoto termasuk pengawasannya, dengan pagu masing-masing Rp4,850 miliar dan Rp300 juta,” jelas Setyorini.
Komisi III memberi perhatian khusus pada proyek drainase di Jalan Cokroaminoto yang ditargetkan mulai dikerjakan Juni dan rampung Oktober 2026. Studi kelayakan ditargetkan selesai bulan ini, dilanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga April.
Dalam prosesnya, PUPR-PKP akan mengundang tokoh masyarakat setempat untuk sosialisasi sekaligus membahas aspek ekonomi dan sosial kawasan. Pengerjaan pematusan dilakukan di sisi barat jalan dan kawasan tersebut direncanakan tidak sepenuhnya menjadi pedestrian, tetapi juga difungsikan sebagai pusat kuliner pada jam tertentu.
Meski demikian, Komisi III menegaskan agar aspek sosial tidak diabaikan. Dewan meminta pemerintah tidak hanya fokus pada fisik proyek, tetapi juga memastikan pelaku usaha kecil yang terdampak mendapat solusi konkret.
Sorotan ini menjadi penegasan bahwa DPRD ingin proyek infrastruktur berjalan tanpa memicu konflik sosial, sekaligus tetap berpihak pada keberlangsungan ekonomi warga kecil.
Penulis : Raphel
