PROBOLINGGO – Gelombang aksi yang mendesak pemerintah pusat menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir di berbagai daerah. Namun, Pemerintah Kota Probolinggo justru mengambil langkah berbeda. Alih-alih menghentikan program, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin memilih memperketat pengawasan, membenahi sistem distribusi, hingga menambah jumlah dapur MBG demi menjamin kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Ditemui usai kegiatan pada Senin (29/6/2026), Aminuddin menegaskan bahwa persoalan yang sempat mencuat di sejumlah daerah, termasuk temuan makanan tidak layak konsumsi, tidak boleh lagi terjadi di Kota Probolinggo.
“Tidak boleh ada lagi makanan basi, makanan busuk, atau makanan yang kualitasnya sudah menurun sampai ke tangan masyarakat. Itu menjadi perhatian utama kami,” tegas Aminuddin.
Menurutnya, evaluasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat, termasuk penghentian sementara operasional lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Probolinggo, bukanlah bentuk kegagalan program. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan langkah korektif agar seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah proses produksi makanan yang berlangsung terlalu lama. Beberapa dapur bahkan mulai memasak sejak pukul 22.00 WIB demi memenuhi ribuan porsi, sehingga ketika makanan didistribusikan pada pagi hari, kualitasnya sudah tidak lagi optimal.
“Kalau memasak dimulai jam 10 malam, sementara makanan baru dibagikan pagi hari, tentu kualitasnya menurun. Karena itu sekarang ada regulasi baru. Makanan tidak boleh diproses lebih dari enam jam sebelum diterima penerima manfaat,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kapasitas produksi setiap dapur akan dikurangi. Sebagai gantinya, jumlah SPPG di Kota Probolinggo akan ditambah dari 30 menjadi sekitar 36 titik.
Langkah itu dilakukan agar beban produksi tidak lagi menumpuk di satu dapur, sehingga makanan dapat dimasak lebih dekat dengan waktu distribusi dan tetap dalam kondisi segar.
Perluasan dapur MBG juga sejalan dengan bertambahnya sasaran penerima manfaat. Tak hanya siswa sekolah, program ini kini akan menjangkau ibu hamil, lanjut usia, hingga warga rentan yang hidup sebatang kara dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
“Mereka adalah kelompok yang memang harus diprioritaskan. Setidaknya dengan adanya MBG setiap hari, kebutuhan gizinya bisa lebih terjamin,” kata Aminuddin.
Tak berhenti pada kualitas makanan, Pemkot Probolinggo juga memperketat pengawasan terhadap dampak lingkungan dari operasional dapur MBG. Seluruh pengelola diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar agar aktivitas dapur tidak menimbulkan pencemaran.
Masa penangguhan operasional lima SPPG pun dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan. Pemerintah meminta seluruh pengelola segera melengkapi berbagai persyaratan teknis sebelum kembali beroperasi.
“Kami ingin ketika seluruh SPPG dibuka kembali, semuanya sudah siap. Tidak ada lagi makanan basi, tidak ada lagi persoalan limbah, dan seluruh pelayanan berjalan sesuai standar,” tegasnya.
Di sisi lain, Aminuddin juga mengarahkan agar seluruh kebutuhan bahan baku MBG dipenuhi dari hasil pertanian dan peternakan lokal. Ia mengaku masih menemukan penggunaan buah impor dan pasokan telur dari luar daerah, kondisi yang menurutnya harus segera diubah.
“Kalau ada buah lokal yang kualitasnya bagus, kenapa harus membeli buah impor? Begitu juga telur. Kami ingin SPPG membeli dari petani dan peternak lokal agar manfaat MBG tidak hanya dirasakan penerima, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo,” pungkasnya.
Dengan pembenahan menyeluruh tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus menghadirkan pelayanan yang aman, berkualitas, dan bebas dari persoalan makanan tidak layak konsumsi.(*)
