PROBOLINGGO – Program seragam sekolah gratis di Kota Probolinggo tahun 2025 menuai sorotan DPRD setempat. Hingga memasuki tahun anggaran berjalan, realisasi program tersebut baru mencapai sekitar separuh dari target yang telah direncanakan.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj 2025 DPRD Kota Probolinggo, Tri Atmojo Adip Susilo, menilai capaian program tersebut masih jauh dari harapan. Ia mengungkapkan, distribusi seragam gratis untuk jenjang sekolah dasar (SD) baru terealisasi sekitar 60 persen. Sementara untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), realisasinya bahkan lebih rendah, hanya berkisar 35 hingga 40 persen.
“Kami berharap tahun ini siswa yang mendapat seragam sekolah gratis bisa terealisasi 100 persen. Jangan sampai sudah dianggarkan, tapi yang menerima hanya sebagian siswa,” tegasnya.
Tri menekankan, program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar siswa ini seharusnya menjadi prioritas dan dijalankan secara maksimal. Apalagi, data calon penerima sebenarnya telah dikumpulkan sejak awal, termasuk ukuran seragam dan kriteria penerima berdasarkan kondisi kesejahteraan, seperti kepemilikan kartu bantuan sosial.
Namun, dalam pelaksanaannya, data tersebut harus melalui proses verifikasi ulang oleh Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status keluarga kurang mampu.
Di sisi lain, munculnya kebijakan baru dari pemerintah pusat turut memengaruhi realisasi program. Penentuan penerima bantuan kini wajib mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis resmi penyaluran bantuan sosial.
Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan pemberian seragam gratis kepada 1.000 siswa SD dan 1.150 siswa SMP. Namun, kebijakan penggunaan DTSEN membuat tidak semua siswa yang sebelumnya telah didata dapat menerima bantuan tersebut.
“Data awal kami didasarkan pada data kesejahteraan, seperti kartu-kartu bantuan. Tetapi karena harus mengikuti DTSEN, setelah diverifikasi tidak semuanya lolos,” ujarnya.
Kondisi ini menyebabkan adanya selisih antara data awal dan penerima yang akhirnya ditetapkan, sehingga berimbas pada rendahnya capaian realisasi program. DPRD pun mendorong agar koordinasi lintas OPD diperkuat, sehingga program seragam gratis dapat tersalurkan tepat sasaran dan mencapai target secara penuh.
Penulis : Raphel
