PROBOLINGGO — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo menyoroti sejumlah persoalan serius di sektor pendidikan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah. Salah satu temuan utama adalah kondisi lebih dari 40 gedung SD dan SMP yang mengalami kerusakan, namun belum tertangani secara maksimal.
Anggota Pansus, Robit Riyanto, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa lagi diabaikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan serta kualitas proses belajar mengajar siswa.
“Ini bukan angka kecil. Puluhan sekolah rusak, ini menyangkut keselamatan dan kualitas belajar siswa,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Pansus juga menemukan persoalan dalam penyaluran bantuan seragam siswa yang dinilai tidak sinkron. Data penerima dan realisasi di lapangan disebut tidak sesuai.
“Ada yang seharusnya seribu lebih, tapi realisasinya hanya 400 atau 700-an. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada penjelasan rinci,” lanjutnya.
Atas temuan tersebut, Pansus meminta pemerintah daerah agar menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DESIL) sebagai satu-satunya acuan dalam penyaluran bantuan, guna memastikan tepat sasaran.
Dalam dokumen LKPJ, sektor pendidikan memang terlihat dominan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,5. Capaian ini ditopang berbagai program unggulan, termasuk raihan rekor MURI berkat ribuan inovasi yang dihasilkan para guru.
Namun demikian, kondisi berbeda terlihat di sektor kebudayaan. Pansus menilai sektor ini masih didominasi kegiatan seremonial dan event, tanpa penguatan yang signifikan. Bahkan, pendapatan dari retribusi gedung kesenian hanya mencapai 58,29 persen dari target.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan, di mana sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran besar, sementara sektor kebudayaan masih berjalan dengan sumber daya yang terbatas.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan.
“Kalau ada kekurangan, tentu akan kita benahi bersama DPRD. Ini jadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Penulis : Raphel
