PROBOLINGGO — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Probolinggo melontarkan kritik keras terhadap dua pos anggaran dalam pembahasan APBD, masing-masing terkait proposal kegiatan Kormi Kota Probolinggo dan belanja rumah tangga kepala daerah serta wakil kepala daerah. Kritik itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, saat pembahasan Banggar.
Mujib menilai proposal kegiatan Kormi senilai Rp500 juta seharusnya terlebih dahulu diperintahkan untuk diperbaiki sebelum disetujui. Namun, justru anggaran tersebut disetujui 100 persen tanpa koreksi.
“Di mana-mana proposal itu pasti lebih tinggi dari realisasi. Tidak ada pengecualian, biasanya ada rasionalisasi. Tapi ini justru diacc penuh Rp500 juta. Ini istimewa sekali,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan substansi kegiatan dalam proposal tersebut. Menurutnya, sejumlah rencana kegiatan justru tidak mencerminkan fungsi Kormi sebagai Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.
“Isinya banyak kegiatan seperti outbound, belanja pesawat, belanja transportasi mobil dan macam-macam. Arahnya ke mana? Jangan-jangan hanya untuk jalan-jalan,” kritiknya.
Mujib menegaskan olahraga rekreasi semestinya bersifat menghibur dan dekat dengan masyarakat, bukan kegiatan perjalanan dengan biaya besar.
“Tarik tambang, lomba foto, itu baru olahraga rekreasi. Bukan yang seperti dalam proposal itu,” tegasnya. Karena itu, PKB meminta Inspektorat melakukan review menyeluruh terhadap proposal tersebut.
Selain Kormi, PKB juga menyoroti anggaran rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencapai Rp3,12 miliar per tahun. Dalam penelusuran RKA, ditemukan sejumlah belanja yang dinilai tidak rasional.
“Ada belanja-belanja yang tidak masuk akal. Salah satunya item pel-pelan sebanyak 48 kali dalam setahun. Kalau dikalikan 135 ribu, angkanya berapa? Ini perlu dirasionalisasi,” ujar Mujib.
Menurutnya, meski anggaran rumah tangga kepala daerah dapat diatur melalui peraturan wali kota dan tidak menyalahi aturan, namun tetap harus memenuhi prinsip penganggaran: efektif, efisien, dan berbasis manfaat. Ia meminta pemerintah daerah lebih peka melihat kondisi masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan sektor lain yang justru dikurangi.
“Bandingkan dengan bantuan sosial, bandingkan dengan pengurangan honor TPQ. Mereka hanya butuh tambahan yang tidak besar, sekitar 2 miliar untuk kembali ke nilai awal. Tapi kita malah melihat anggaran rumah tangga yang fantastis seperti ini,” tambahnya.
Mujib menegaskan bahwa PKB tidak pernah menolak anggaran yang memang diperlukan, namun setiap penggunaan uang negara harus memiliki dasar yang rasional dan berdampak kepada masyarakat.
“Kalau tidak rasional, siapapun yang mengusulkan, saya tetap tidak akan setuju,” tutupnya.
Penulis : Raphel
