PROBOLINGGO – Persoalan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Hal itu mencuat dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar anggota DPRD Kota Probolinggo dari Partai Gerindra Dapil Wonoasih, Ryadlus Sholihin Firdaus, Sabtu (28/2/2026) sore.
Dalam forum yang dihadiri tokoh masyarakat, petani, pelaku UMK, serta perwakilan RT/RW tersebut, warga menyampaikan kebutuhan mendesak yang selama ini belum sepenuhnya terjawab. Mulai dari pembangunan portal lingkungan untuk menekan potensi gangguan keamanan, normalisasi saluran irigasi yang berdampak langsung pada hasil pertanian, hingga pavingisasi jalan lingkungan yang dinilai krusial bagi kelancaran aktivitas ekonomi.
“Alhamdulillah sore ini kita sudah melaksanakan reses masa sidang II tahun 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ada beberapa usulan, seperti pembangunan portal, irigasi terutama untuk pertanian, dan pavingisasi yang sudah disampaikan,” ujar Ryadlus.
Ia menegaskan, usulan tersebut bukan sekadar catatan seremonial, melainkan akan diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan di DPRD. Menurutnya, irigasi dan akses jalan lingkungan merupakan fondasi produktivitas, khususnya bagi petani dan pelaku usaha kecil.
Namun reses kali ini tidak hanya berbicara soal infrastruktur. Ryadlus juga secara terbuka mengajak masyarakat Wonoasih terlibat aktif dalam program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyinggung sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih sebagai peluang konkret yang bisa dimanfaatkan warga.
“Saya mendorong masyarakat agar mengambil peran apapun yang bisa diambil. Kalau di MBG bisa menjadi relawan, silakan. Kalau tidak menjadi relawan, mungkin bisa menjadi supplier. Kalau belum juga, bisa menjadi pegawai dari supplier tersebut. Atau ikut menjadi pengurus Koperasi Merah Putih,” tegasnya.
Menurut Ryadlus, Koperasi Merah Putih ke depan diharapkan menjadi simpul distribusi dan penyerapan produk UMK. Artinya, pelaku usaha kecil tidak bisa pasif. Mereka dituntut meningkatkan kualitas, konsistensi produksi, hingga kesiapan legalitas agar mampu bersaing dalam rantai pasok resmi.
Terkait implementasi MBG di Wonoasih, ia menyebut satu dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) telah beroperasi dan mulai memberikan dampak ekonomi lokal. Sekitar 70 persen relawan yang terlibat disebut berasal dari masyarakat sekitar lokasi dapur.
“Relawan yang bekerja membantu di dapur SPPG itu sebaiknya memang dari masyarakat sekitar dapur. Tidak jauh-jauh. Dan alhamdulillah sudah berjalan, dampaknya juga sudah terasa,” ungkapnya.
Beberapa warga, lanjutnya, bahkan mulai menyesuaikan model usaha mereka agar bisa masuk dalam rantai pasok kebutuhan dapur, baik sebagai penyedia bahan pangan maupun bagian dari distribusi.
Bagi Ryadlus, reses harus menjadi ruang konsolidasi antara aspirasi bawah dan kebijakan atas. Ia berharap, hasil serapan tersebut tidak berhenti pada daftar usulan, tetapi berlanjut pada realisasi konkret dan partisipasi aktif masyarakat.
“Harapan saya, hasil reses ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih siap dan lebih aktif dalam membangun usaha ke depannya,” pungkasnya.
Reses di Wonoasih pun menegaskan dua hal sekaligus: kebutuhan mendesak akan pembenahan infrastruktur lingkungan, serta dorongan agar masyarakat tidak hanya menunggu program, tetapi turut menjadi bagian dari pergerakan ekonomi yang tengah dibangun.
Penulis : Raphel
