PROBOLINGGO – Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo dari PDI Perjuangan, Santi Wilujeng Prastyani, menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan di DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo tidak boleh dijadikan alasan melemahnya kinerja fraksi di DPRD.
Ia memastikan, lima legislator PDI Perjuangan tetap berada di garis depan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan internal partai.
Pernyataan itu disampaikan Santi menyusul bergantinya jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo dari Haris Nasution kepada Tomy Wahyu Prakoso pada 2026. Menurutnya, dinamika struktural partai tidak boleh mengganggu mandat politik yang telah diberikan masyarakat melalui pemilu.
“Pergantian ketua DPC tidak mengubah orientasi perjuangan. Lima anggota DPRD dari PDI Perjuangan tetap fokus menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga Kota Probolinggo,” tegas Santi, Rabu (14/1/2026).
Santi menekankan, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Probolinggo tetap berkewajiban mengawal jalannya pembangunan daerah secara kritis.
Ia menyebut, setiap kebijakan yang lahir dari DPRD harus memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif atau kepentingan elite.
Ia juga menyoroti pentingnya soliditas antara struktur partai dan fraksi legislatif agar fungsi DPRD—mulai dari legislasi, penganggaran, hingga pengawasan—tidak berjalan formalitas belaka.
“Sinergi ini harus berujung pada kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Namun di tingkat akar rumput, tuntutan terhadap DPRD justru semakin menguat. Sherlyn Merlia, pelaku UMKM asal Kelurahan Jrebenglor, Kecamatan Kedupok, mengungkapkan masih adanya jarak antara janji kebijakan dan realisasi di lapangan.
“Saya sudah mengajukan bantuan peralatan usaha ke pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Harapan saya DPRD bisa lebih mendorong agar bantuan benar-benar turun,” katanya.
Keluhan tersebut menjadi potret nyata ekspektasi publik terhadap kinerja wakil rakyat, khususnya dalam penguatan sektor UMKM yang selama ini digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
Minimnya realisasi program dinilai dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Menanggapi hal itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Probolinggo menyatakan komitmennya untuk tidak menutup mata terhadap aspirasi warga.
Fraksi berjanji membuka ruang komunikasi yang lebih luas, memperketat pengawasan program pemerintah daerah, serta memastikan kebijakan yang disepakati DPRD tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penulis : Raphel
