PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo memastikan mulai tahun 2026 akan mengucurkan penyertaan modal tahap pertama sebesar Rp7 miliar kepada Perseroan Daerah (Perseroda) Bahari Tanjung Tembaga.
Penyertaan modal tersebut tertuang dalam Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga yang kini tengah dibahas bersama DPRD Kota Probolinggo.
Secara total, perseroda direncanakan menerima penyertaan modal sebesar Rp18,265 miliar, yang diberikan secara bertahap. Pada 2027 perseroda akan menerima tambahan Rp9,850 miliar, dan pada 2028 sebesar Rp1,485 miliar.
Meski demikian, Wali Kota Probolinggo Aminuddin belum memastikan apakah BUMD tersebut dapat langsung beroperasi pada tahun pertama penyuntikan modal. Menurutnya, pada 2026 perseroda masih harus memenuhi sejumlah kebutuhan dasar, mulai pembangunan infrastruktur, kantor, hingga sarana-prasarana pendukung lainnya.
“Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Kita lihat dulu apakah dengan modal Rp7 miliar perseroda bisa langsung bergerak di lini bisnisnya,” ujar Aminuddin di Gedung DPRD Kota Probolinggo, pekan lalu.
Aminuddin memastikan perseroda baru akan memulai operasional bisnisnya pada 2027, karena selain adanya suntikan modal tambahan, BUMD ini juga akan ditugaskan mengelola distribusi air PDAM ke Pelabuhan Tanjung Tembaga.
Tahun depan, pemkot akan membangun jaringan pipanisasi dari PDAM menuju pelabuhan. Setelah proyek selesai, jaringan tersebut akan dihibahkan kepada perseroda. “Kita hibahkan ke perseroda, tapi kepemilikannya tetap milik pemkot,” jelasnya.
Dengan adanya pipanisasi tersebut, perseroda dapat langsung menjalankan usaha distribusi air tanpa harus membeli armada truk tangki sebagaimana PDAM. Proyek pipanisasi sendiri menelan biaya Rp1,3 hingga Rp1,5 miliar, yang akan ditambahkan sebagai bagian dari modal perseroda. Dengan demikian, total modal perseroda meningkat menjadi lebih dari Rp19 miliar.
Di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak pada menurunnya transfer anggaran ke daerah, sejumlah fraksi DPRD menyoroti urgensi penyertaan modal ini. Aminuddin mengakui kondisi fiskal tersebut cukup berat, namun ia menegaskan tetap mempertahankan keberadaan perseroda.
“Berat memang. Di satu sisi efisiensi, di sisi lain kita butuh meningkatkan PAD. Tantangan ini justru menarik bagi kami,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Kota Probolinggo tersebut.
Menurutnya, potensi ekonomi di kawasan pelabuhan sangat besar, namun belum tergarap maksimal sehingga belum mampu berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perseroda disebutnya sebagai satu-satunya instrumen yang bisa mengurangi kekurangan anggaran daerah, yang kini mencapai sekitar Rp300 miliar.
“Kami belum menemukan upaya lain untuk menutupi kekurangan itu. Sementara ini, hanya perseroda yang paling mungkin. Setidaknya bisa mengurangi kekurangan tersebut,” jelasnya.
Namun demikian, Aminuddin belum dapat memprediksi berapa potensi PAD yang bisa dihasilkan perseroda. Pada tahap awal, perseroda dipastikan masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan operasional dan investasi, terutama untuk bisnis transportasi dan pergudangan yang memerlukan modal besar.
“Yang penting BEP dulu, kembali modal. Setelah itu baru bisa menyumbang PAD ke pemkot. Kita doakan usaha perseroda lancar dan sesuai tujuan,” ucapnya.
Untuk sementara, perseroda belum membuka penyertaan modal dari sektor swasta. Namun peluang tersebut tetap ada di masa mendatang, setelah hasil penilaian menunjukkan perseroda layak menjual saham di pasar modal.
“Belum waktunya. Kalau nanti bisnisnya sudah berjalan baik dan sudah ada dividen, bukan hanya perusahaan swasta, masyarakat pun bisa membeli saham perseroda. Pasti akan kita libatkan masyarakat,” tutup Aminuddin.
Penulis : Raphel
