PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo berencana merevitalisasi 57 SD/MI dan 12 SMP pada tahun 2026. Namun, rencana ini mendapat sorotan tajam dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo, terutama terkait minimnya jumlah sekolah swasta yang ikut dalam program tersebut.
Isu ini muncul dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2026, Selasa (25/11/2025) malam. Anggota Banggar, Eko Purwanto, menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam pengembangan bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kayaknya pemerintah nggak serius ya?” kritik politisi PKB itu. Ia mencontohkan alokasi anggaran RSUD dr. Moh. Saleh yang dinilai hanya berkutat pada administrasi dan peningkatan BLUD. “Ini saya rasa kurang serius, mohon penjelasannya,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menjelaskan bahwa alokasi anggaran kesehatan telah mencapai 23 persen. Sementara itu, di sektor pendidikan dilakukan pengurangan Bosda, yang kemudian dialihkan ke pembangunan fisik sekolah.
“Ada ketidakpahaman teman-teman di bawah dalam mengelola Bosda, sampai diperiksa PPK. Ada sinyalir tidak paham digunakan untuk apa. Makanya kita kurangi dan dialihkan ke pembangunan fisik dengan total Rp17 miliar,” jelasnya.
Pernyataan Rey ini langsung dipertanyakan oleh anggota Banggar lainnya, Riyadlus Sholihin. Menurutnya, pembangunan fisik sekolah merupakan program pusat sehingga daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan.
“Bukankah itu program pusat? Daerah tinggal ajukan data saja. Itu kalau nggak salah namanya revitalisasi sekolah,” ujarnya.
Riyad juga menyoroti data sekolah yang masuk dalam daftar revitalisasi. Dari lebih dari 50 sekolah dasar yang diusulkan, hanya empat sekolah swasta yang mendapatkan kuota.
“Saya kaget, kenapa Cuma empat? Alasannya apa ya?” tanya Riyad.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan bahwa proses pengajuan revitalisasi berdasarkan data Dapodik. Ia menegaskan, satuan pendidikan yang tidak mengikuti pendataan hingga 31 Oktober otomatis tidak diprioritaskan.
“Jika satuan pendidikan tidak hadir, maka tidak diprioritaskan untuk revitalisasi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga meminta sekolah melampirkan dokumentasi kerusakan sebelum diusulkan.
“Laporannya banyak. Kami kategorikan menjadi kerusakan berat dan ringan. Semua sudah kami dokumentasikan,” ujarnya.
Program revitalisasi ini rencananya akan mulai berjalan pada 2026, menargetkan perbaikan fasilitas pendidikan agar lebih layak dan menunjang proses belajar mengajar.
Penulis : Raphel
