PROBOLINGGO – Suhu kritik terhadap proyek preservasi Jalan Soekarno Hatta, Kota Probolinggo, makin panas. Setelah sidak Komisi III DPRD pada Selasa (21/10/2025), kini giliran para wakil rakyat menumpahkan kekesalan atas dugaan lemahnya perencanaan, pengerjaan yang terburu-buru, hingga rusaknya taman kota akibat proyek tersebut.
Saat ditemui di ruang Fraksi Gembira, Rabu (22/10/2025) siang, Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robet Riyanto, menegaskan bahwa proyek bernilai 40 miliar rupiah itu menyisakan banyak tanda tanya di lapangan.
“Taman itu wajib diperbaiki. Kalau anggarannya tidak ada, berarti perencanaannya yang tidak benar. Taman yang bagus dirusak tapi tidak dikembalikan seperti semula, ini jelas keliru,” tegas Robet.
Ia juga menyoroti kualitas material proyek, seperti box culvert dan kanstin beton, yang dinilai belum melalui uji laboratorium sebelum dipasang.
“Itu harus diuji lab dulu baru dikerjakan, bukan dibalik. Kami ingin tahu hasil uji tekanannya berapa, speknya sesuai HPS atau tidak. Jangan-jangan nanti lima tahun ke depan proyek ini malah jadi beban kota karena dikerjakan asal-asalan,” sindirnya tajam.
Tak berhenti di situ, Robet juga mempertanyakan aktivitas kendaraan berat yang lalu-lalang di area proyek menggunakan roda keras.
“Kok kendaraan berat pakai roda keras? Harusnya pakai ban karet. Kalau seperti itu, jalan yang baru saja dikerjakan bisa rusak lagi. Kami juga belum tahu apakah desain dan pelaksanaan proyek ini benar-benar sesuai bestek,” ujarnya dengan nada geram.
Lebih jauh, politisi Komisi III itu menyinggung soal pemangkasan 85 pohon di sepanjang jalur proyek. Ia menilai hasil penjualan kayu senilai Rp5 juta sangat tidak sebanding dengan ongkos pemotongan dan pengangkutan di lapangan.
“Kalau dihitung-hitung, ongkos potong dan angkut malah lebih mahal dari harga lakunya pohon itu. Ini jelas janggal,” katanya.
Robet memastikan Komisi III tidak akan tinggal diam. DPRD akan memanggil kontraktor pelaksana dan dinas teknis terkait untuk memberikan klarifikasi terbuka.
“Kami ini wakil rakyat. Kalau pekerjaan pemerintah tidak sesuai dan rakyat kecewa, yang kena hujat ya kami. Jadi harus jelas, uji lab-nya mana, spesifikasinya apa, dan tanggung jawabnya siapa,” pungkasnya.
Penulis : Raphel
